Kemenkumham Terbitkan Kebijakan.Kecuali Inkrah,Tolak Tahanan Baru Masuk Lapas

-

Rohul - Notulennews.com : Merebaknya Covid-19 di berbagai kalangan Masyarakat. untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona di lapas Sejumlah kebijakan terus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah kebijakan tentang pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada napi, Kemenkumham pun menginisiasi kebijakan menolak tahanan baru untuk masuk tahanan di bawah Kemenkumham.Kamis (2/7/2020)

Seperti dikutip Notulennews.com
dari  detik.com, Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam diskusi daring yang digelar oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Senin (29/6).

Yasonna menyebut,"kebijakan itu untuk mengantisipasi adanya penularan virus di penjara.Kami mencegah, ada kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, bahwa sementara tahanan-tahanan ditahan tidak boleh dimasukkan ke kita (lapas)," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan," Hal itu, berkaca dari kejadian yang terjadi di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Penyebaran terjadi akibat adanya napi baru yang masuk ke dalam lapas. Akhirnya sejumlah napi tertular dan sebagian harus dirawat di lokasi baru untuk proses penyembuhan".

"memang ada kemarin COVID di lapas Pondok Bambu dan kita menyiapkan tempat segera setelah kita temukan, ini akibat dari tahanan yang masuk, ada yang masuk ke kita itu," kata dia.

"Namun, kebijakan ini sudah mulai terasa dampaknya. kepolisian daerah hingga kejaksaan meminta Kemenkumham untuk kembali membuka keran penahanan. Sebab, kapasitas tahanan di kejaksaan dan kepolisian sudah mulai penuh".

"Tapi sekarang ada persoalan besar, seluruh Kapolda, kejaksaan sudah merasakan tekanan. Di beberapa rutan Polda, ini sudah sangat-sangat over kapasitas, beberapa Kapolda menelepon kami untuk membuka keran memasukkan kembali ke lapas," kata dia.

"Kami mengambil kebijakan sementara yang inkrah dulu yang kita terima, dan tentunya sebelum masuk kita melakukan protap Covid. dites dulu pake rapid, kalau reaktif baru kita PCR kemudian kita karantina di ruangan khusus di lapas kita," pungkasnya.

Oleh , Red, Notulennews.com

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mengenal Sosok Dr H Gustian Riau SE M.Si Bakal Calon Bupati Rokan Hulu Untuk periode 2021-2026, Yang "Sederhana,Bertutur,Murah Senyum".

-
Image
Rohul - notulennews.blogspot.com : "Sederhana, ramah, Bertutur, murah senyum" Begitu kesan saya saat pertama kali melihat sosok Dr H Gustian Riau SE M.Si beberapa waktu lalu.Kesan yang sama, saya yakin juga akan dialami oleh setiap orang yang bertemu dengannya. Dr H Gustian Riau SE M.Si memang terlihat sangat sederhana dalam berpenampilan.Yang belum kenal, pasti tidak menduga jika pria berumur 50 tahun kelahiran Pekanbaru 30 Agustus 1969 itu sebagai salah satu sosok bakal calon pemimpin atau Bupati di Kabupaten Rokan Hulu yang di tunggu masyarakat Rohul.optimis mau ikut bertarung di pilkada yang akan datang untuk periode 2021-2026. dengat niat mau membangun Rokan Hulu yang lebih mumpuni. Ya, Dr H Gustian Riau SE M.Si.sekarang ini masih menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Provinsi Kepri ini dan Berniat akan meramaikan Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2021 ini. Kesan saya kian kuat tatkala tanpa sengaja bertemu dengan anak dari Bapak...
Read more

Akan Diberlakukan Mulai Januari 2021, Disetujui Presiden Joko widodo,Gaji PNS dan Karyawan Swasta Dipotong 2,5 %

-
Image
notulennews .blogspot.com  : Pemotongan gaji PNS dan pegawai swasta sebesar 2,5 persen tersebut digunakan untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  Presiden Joko Widodo, menyetujui usulan pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS).  Peraturan baru ini direncanakan akan segera berlaku mulai Januari 2021.  Berikut adalah penjelasan iuran Tapera yang mengharuskan Gaji PNS dan karyawan swasta dipotong 2,5 persen per bulan.  Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2020 lalu.pernyataan berita ini dilansir dari Kompas.com Di dalam beleid tersebut dijelaskan, mulai tahun 2021, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Untuk tahap berikutnya, badan tersebut juga bakal memungut iuran kepada anggota TNI/Polri serta pegawai swasta dan pekerja mandiri....
Read more

Dalam Rapat (Bakorwil), Pangdam Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah Sebut Angka Kematian Akibat Corona Masih Tinggi

-
Image
notulennews.blogspot.com : Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jalan Simpang Ijen, Kota Malang, Minggu, 31 Mei 2020, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah menyebut jika angka kematian akibat pandemi corona, masih mengalami peningkatan.               pejabat militer dengan dua bintang di pundaknya itu mengungkapkan jika minimnya kedisiplinan masyarakat seakan menjadi faktor utama pemicu meningkatkan angka kematian tersebut.               Tak tanggung-tanggung, dalam rakor yang diikuti oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim, Irjen Pol Fadil Imran beserta beberapa pejabat lainnya itu, Pangdam menegaskan jika pihaknya bakal menggelar patroli kedisiplinan.               “Kalau kita lihat, angka kematian dan penyebaran covid di Jawa Timur ini masih tinggi. Kodam V/Brawij...
Read more